Komisi V DPR RI menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Foto : Runi/mr

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai masih ada gap antara infrastruktur nasional dengan pusat ekonomi berbasis kerakyatan yang ada di pedesaan-pedesaan. Ia mengatakan, salah satu indikator pembangunan infrastruktur yang efektif adalah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat, namun hal ini belum dirasakan sepenuhnya.

“Hari ini PR (pekerjaan rumah) kita adalah bagaimana menyambungkan infrastruktur yang sifatnya nasional, seperti bandara, pelabuhan, jalan-jalan nasional dengan pusat-pusat produksi kerakyatan, ” ujar Neng Eem saat menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terkait masalah pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, dalam pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Apalagi, sambung Neng Eem, Presiden ke depannya berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka pembangunan SDM yang paling banyak ada di basis kerakyatan yaitu di pedesaan-pedesaan. Oleh karena itu, harus ada koneksi yang terhubung antara pusat-pusat infrastruktur di pusat dengan infrastruktur di pedesaan yang merupakan basis-basis produksi kerakyatan seperti kawasan wisata desa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan apa yang menjadi keluhan DPRD Jawa Barat ini juga menjadi perhatian Komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ini. Menurutnya, seringkali ia menemukan ruas jalan penyambung antar desa maupun kecamatan rusak dan terkesan dibiarkan. Padahal, ruas jalan antar desa ini penting sebagai penyambung ekonomi.

“Nah ini juga masih menjadi PR kita bersama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan. Ketika jalan yang sifatnya prestisius itu ada, tidak hanya sekedar kebanggaan saja atau simbol, tetapi juga ada dampak ekonomi untuk masyarakat,” yakin legislator dapil Jawa Barat III itu.

Dalam audiensi tersebut, DPRD Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Imam Budi Hartono menyampaikan berbagai masalah pembangunan infrastruktur pusat di Jabar. Diantaranya, penanganan banjir untuk wilayah Jabar, amdal pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta, percepatan jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan dampak kemacetan lalu-lintas di jalur Puncak dan beberapa titik yang wilayah penunjang ibu kota. (ann/sf)